BPS Tegaskan Desil DTSEN Bukan Patokan Tunggal Kondisi Ekonomi, Ini Indikator Penentunya

Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan bahwa desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya ukuran untuk menentukan kondisi ekonomi sebuah keluarga. Desil merupakan gambaran posisi relatif tingkat kesejahteraan keluarga yang disusun berdasarkan berbagai karakteristik sosial dan ekonomi.

Dalam DTSEN, masyarakat dikelompokkan ke dalam 10 desil atau kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan relatif. Semakin rendah posisi desil, secara umum menunjukkan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah dibandingkan kelompok dengan desil lebih tinggi.

Namun, penentuan posisi tersebut tidak dilakukan hanya dengan melihat besaran pendapatan. BPS menggunakan sejumlah indikator untuk mendapatkan gambaran kondisi sosial-ekonomi keluarga secara lebih menyeluruh.

Indikator yang diperhitungkan antara lain kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, konsumsi listrik, tingkat pendidikan, pekerjaan, kondisi kesehatan, hingga komposisi anggota keluarga. Berbagai informasi tersebut kemudian digunakan untuk melihat posisi relatif sebuah keluarga dalam distribusi kesejahteraan.

BPS menjelaskan pemeringkatan desil dilakukan menggunakan pendekatan Proxy Means Test (PMT). Metode ini menggabungkan berbagai karakteristik sosial dan ekonomi untuk memperkirakan tingkat kesejahteraan rumah tangga.

Dengan pendekatan tersebut, satu indikator tidak secara otomatis menentukan posisi desil seseorang. Misalnya, kepemilikan kendaraan atau besarnya daya listrik rumah tidak dapat langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa sebuah keluarga berada pada desil tertentu.

Begitu pula dengan pendapatan. Kondisi ekonomi keluarga dapat memiliki karakteristik yang beragam sehingga diperlukan sejumlah indikator untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh.

Karena itu, masyarakat tidak perlu menyimpulkan status kesejahteraan hanya berdasarkan satu kondisi yang terlihat secara kasatmata. Kepemilikan kendaraan, jenis rumah, maupun penggunaan listrik harus dilihat bersama indikator sosial-ekonomi lainnya dalam sistem pemeringkatan DTSEN.

Posisi desil juga bukan sesuatu yang bersifat permanen. BPS menyebut posisi tersebut dapat berubah mengikuti perkembangan kondisi sosial-ekonomi keluarga dan hasil pemutakhiran data.

Perubahan pendapatan, pekerjaan, kondisi rumah tangga, maupun faktor sosial-ekonomi lainnya dapat memengaruhi posisi relatif suatu keluarga. Karena itu, pembaruan data menjadi bagian penting untuk memastikan DTSEN tetap mencerminkan kondisi masyarakat.

Informasi mengenai desil kemudian dapat dimanfaatkan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah sebagai salah satu rujukan dalam menentukan sasaran program sosial. Data tersebut membantu pemerintah mengidentifikasi kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan berdasarkan kondisi kesejahteraan relatif.

Meski demikian, berada pada desil tertentu tidak otomatis membuat seseorang menjadi penerima bantuan sosial. Setiap program pemerintah memiliki kriteria, persyaratan, serta mekanisme verifikasi tersendiri.

Artinya, desil berfungsi sebagai salah satu instrumen dalam proses penargetan program, bukan sebagai keputusan final mengenai siapa yang berhak menerima bantuan. Pemerintah tetap perlu melihat ketentuan masing-masing program sebelum menetapkan penerima manfaat.

Penjelasan tersebut menjadi penting di tengah semakin luasnya penggunaan DTSEN dalam kebijakan sosial dan ekonomi pemerintah. Dengan satu basis data yang terintegrasi, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan ketepatan sasaran berbagai program sekaligus mengurangi risiko bantuan diberikan kepada pihak yang tidak sesuai kriteria.

DTSEN juga menjadi instrumen penting untuk menggambarkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat dalam skala nasional. Data tersebut mencakup informasi individu dan keluarga yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan maupun evaluasi kebijakan.

Berdasarkan data per 10 Juli 2026, DTSEN versi ketiga mencakup sekitar 290,13 juta data individu dan 95,98 juta data keluarga. Jumlah tersebut menunjukkan cakupan basis data yang sangat luas dalam menggambarkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia.

Dengan cakupan tersebut, kualitas dan pemutakhiran data menjadi faktor penting. Semakin akurat data yang digunakan, semakin baik pula pemerintah dalam menentukan sasaran kebijakan dan mengevaluasi program yang telah berjalan.

BPS pada akhirnya menekankan bahwa desil sebaiknya dipahami sebagai gambaran posisi relatif kesejahteraan, bukan sebagai label permanen terhadap kondisi ekonomi sebuah keluarga. Penilaiannya menggunakan berbagai indikator melalui pendekatan PMT dan dapat berubah mengikuti pembaruan kondisi masyarakat.

Pemahaman yang tepat mengenai desil DTSEN juga diperlukan agar masyarakat tidak keliru menilai status sosial-ekonomi hanya berdasarkan satu indikator. Begitu pula dalam penyaluran bantuan, desil tidak dapat berdiri sendiri karena setiap program tetap memiliki mekanisme dan kriteria penerima masing-masing.

Dengan DTSEN yang terus diperbarui, pemerintah memiliki instrumen yang lebih terintegrasi untuk merancang kebijakan sosial dan ekonomi. Tantangannya adalah memastikan data tersebut terus diperbarui, akurat, serta digunakan secara tepat agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mampu menjangkau masyarakat sesuai kebutuhannya.