Destry Damayanti Diajukan Jadi Calon Tunggal Gubernur BI, DPR Siap Gelar Uji Kelayakan Usai Reses

Presiden Prabowo Subianto resmi mengajukan Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia (BI) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, menandai babak baru proses suksesi kepemimpinan bank sentral nasional. Surat Presiden (Surpres) terkait pencalonan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/8/2026). Kini, surpres tersebut ditindaklanjuti oleh Komisi XI DPR RI yang membidangi urusan ekonomi dan keuangan melalui mekanisme uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test. Meski telah diajukan secara resmi, Destry Damayanti belum dapat dikatakan sebagai Gubernur BI definitif, sebab proses pencalonannya masih harus melalui serangkaian tahapan formal di DPR sebelum akhirnya disahkan.

Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden Prabowo hanya mengajukan satu nama tunggal untuk mengisi posisi strategis Gubernur BI tersebut, yakni Destry Damayanti yang saat ini tengah menjabat sebagai Penjabat Gubernur Sementara (PGS) Bank Indonesia. "Namanya tunggal ya, satu nama, yaitu atas nama Ibu Destry Damayanti yang sekarang beliau menjabat sebagai Pejabat Gubernur sementara," ujar Prasetyo kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senin (10/8/2026). Destry sendiri mulai menjalankan tugas sebagai Penjabat Sementara Gubernur BI menggantikan Perry Warjiyo, yang mengundurkan diri dari jabatannya pada 27 Juli 2026 lalu, sehingga penunjukan Destry sebagai Gubernur BI definitif menjadi agenda penting yang harus segera dituntaskan pemerintah bersama DPR.

Sebagai bagian dari proses pencalonan tersebut, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Muhammad Hanif Dhakiri, menegaskan bahwa komisinya siap menindaklanjuti Surpres yang telah diterima dari pemerintah. Ia menjelaskan bahwa jadwal pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan akan segera dikoordinasikan dengan pimpinan Komisi XI DPR, mengingat proses tersebut memerlukan persetujuan dan pengaturan waktu yang matang. "Kalau sudah masuk, sudah bisa langsung (uji kepatutan dan kelayakan). Nanti saya koordinasikan dulu dengan teman-teman pimpinan untuk jadwalnya kapan," kata Hanif kepada wartawan di Jakarta, Selasa (11/8/2026), menegaskan kesiapan lembaga legislatif untuk segera memulai tahapan berikutnya.

Hanif menambahkan bahwa proses formal fit and proper test masih harus menunggu masa reses DPR RI berakhir, mengingat saat ini seluruh anggota dewan tengah menjalani masa reses dari kegiatan persidangan. Komisi XI DPR RI dijadwalkan kembali aktif menjalankan tugas kedewanan pada 14 Agustus 2026, bertepatan dengan momen penting penyampaian Pidato Kenegaraan Presiden terkait Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 beserta Nota Keuangannya di hadapan sidang paripurna DPR RI. Dengan berakhirnya masa reses tersebut, rapat pimpinan Komisi XI berpotensi segera digelar untuk menetapkan jadwal pasti pelaksanaan uji kelayakan terhadap Destry Damayanti.

Meski berstatus sebagai calon tunggal, Hanif menegaskan bahwa proses uji kelayakan yang akan dijalani Destry tidak akan berlangsung sebagai formalitas semata. Menurutnya, Komisi XI DPR RI tetap akan melakukan pendalaman secara komprehensif terhadap kapasitas, integritas, visi kebijakan moneter, serta kemampuan calon Gubernur BI dalam menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. "Komisi XI akan mendalami kapasitas, integritas, visi kebijakan moneter, serta kemampuannya menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi," katanya. Ia turut menekankan pentingnya menjaga independensi Bank Indonesia dalam menjalankan mandatnya, meski koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter tetap harus terjalin erat demi menjaga sinergi kebijakan ekonomi nasional.

Hanif menilai bahwa Destry Damayanti memiliki rekam jejak dan pengalaman yang kuat, baik dalam pengelolaan kebijakan moneter di internal Bank Indonesia maupun pemahamannya terhadap dinamika pasar keuangan secara luas. Ia berharap sosok Gubernur BI ke depan mampu menjaga stabilitas ekonomi makro, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, memperkuat transmisi kebijakan moneter ke sektor riil, sekaligus tetap mempertahankan independensi kelembagaan Bank Indonesia sebagai bank sentral. "Harapannya, Gubernur BI ke depan mampu menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan, memperkuat transmisi ke sektor riil, dan tetap independen," ujarnya menegaskan ekspektasi DPR terhadap sosok pemimpin baru bank sentral nasional tersebut.

Selain mengajukan nama Destry Damayanti untuk posisi Gubernur BI, Surpres yang dikirimkan Presiden Prabowo turut memuat usulan pengganti untuk posisi Deputi Gubernur Senior dan satu kursi Deputi Gubernur BI yang saat ini juga tengah kosong. Kelengkapan usulan ini menunjukkan bahwa pemerintah tengah berupaya menyelesaikan secara menyeluruh kekosongan jajaran pimpinan strategis di tubuh Bank Indonesia, tidak hanya pada level Gubernur semata. Sebelum akhirnya mengerucutkan pilihan pada satu nama tunggal, Presiden Prabowo diketahui sempat memanggil sejumlah kandidat lain ke Istana Kepresidenan untuk melakukan diskusi langsung, sebagai bagian dari proses seleksi yang matang sebelum menetapkan calon yang akan diajukan kepada DPR.

Apabila resmi terpilih dan dilantik nantinya, Destry Damayanti akan tercatat sebagai perempuan pertama yang menduduki posisi Gubernur Bank Indonesia sepanjang sejarah bank sentral Republik Indonesia, sebuah pencapaian yang tentu memiliki nilai simbolis penting bagi representasi perempuan dalam jabatan strategis di sektor ekonomi dan keuangan negara. Ke depan, publik menantikan hasil uji kepatutan dan kelayakan yang akan digelar Komisi XI DPR RI, sekaligus menantikan kepastian kebijakan moneter yang akan dijalankan Bank Indonesia di bawah kepemimpinan baru tersebut, di tengah tantangan ekonomi global dan domestik yang terus berkembang dinamis.