KSAD Maruli Tegaskan Tindak Tegas Rumah Dinas TNI yang Jadi Markas Judol

JAKARTA - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan akan menindak tegas anggota TNI AD apabila terbukti menjadikan rumah dinas sebagai tempat operasional judi online (judol). Pernyataan tersebut disampaikan Maruli saat menanggapi isu yang ramai diperbincangkan di media sosial mengenai dugaan rumah dinas prajurit TNI yang digunakan sebagai markas judi online. Maruli memastikan setiap laporan mengenai dugaan pelanggaran tersebut akan ditindaklanjuti oleh jajaran TNI AD.

"Pokoknya, kalau ada laporan, kami pasti tindak tegas," kata Maruli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/10/2026).

Maruli mengatakan TNI AD akan merespons dengan cepat setiap laporan yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan rumah dinas maupun keterlibatan anggota dalam aktivitas judi online. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga disiplin dan memastikan fasilitas dinas tidak digunakan untuk kegiatan yang melanggar hukum. Pernyataan Maruli disampaikan setelah sebelumnya terjadi penggerebekan sebuah rumah dinas TNI di kawasan Cijantung, Jakarta Timur, pada Minggu (4/10/2026). Rumah tersebut diduga digunakan sebagai tempat operasional judi online.

Rumah dinas tersebut diduga merupakan milik seorang perwira aktif TNI AD yang disewakan kepada pihak yang kemudian menggunakannya untuk menjalankan aktivitas judi online. Dugaan tersebut menjadi perhatian setelah adanya penggerebekan di lokasi. Maruli menegaskan, apabila nantinya ditemukan laporan dan bukti adanya anggota TNI AD yang terlibat atau menyalahgunakan rumah dinas untuk aktivitas judi online, pihaknya tidak akan membiarkan pelanggaran tersebut.

TNI AD juga akan melakukan penelusuran terhadap setiap informasi yang masuk untuk memastikan fakta di lapangan sekaligus menentukan langkah penindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Kasus dugaan rumah dinas TNI yang digunakan sebagai markas judi online tersebut kini menjadi perhatian karena menyangkut penggunaan fasilitas milik negara serta dugaan keterlibatan prajurit aktif. Penanganan terhadap laporan tersebut diharapkan dapat mengungkap pihak-pihak yang terlibat dan memastikan fasilitas dinas tidak disalahgunakan untuk kegiatan ilegal.