Netanyahu Dicemooh di Sidang Parlemen Israel, RUU Wajib Militer Tetap Lolos dengan Selisih Tipis

Yerusalem – Sidang pleno Parlemen Israel (Knesset) yang membahas pengesahan rancangan undang-undang (RUU) terkait wajib militer diwarnai ketegangan politik. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menjadi sasaran cemoohan dari anggota parlemen oposisi saat menghadiri sidang yang digelar pada Selasa (14/7/2026). Suasana memanas sesaat setelah Netanyahu memasuki ruang sidang. Sejumlah anggota parlemen dari kubu oposisi secara serempak meneriakkan kalimat "Memalukan!" dan "Pergi!" sebagai bentuk protes terhadap kehadiran sekaligus kebijakan pemerintah yang dipimpinnya. Teriakan tersebut menggema di ruang sidang dan sempat mengganggu jalannya pembahasan. Meski demikian, pimpinan sidang tetap melanjutkan agenda pembahasan hingga memasuki tahap pengambilan keputusan.

RUU mengenai wajib militer tersebut menjadi salah satu pembahasan paling kontroversial di parlemen Israel dalam beberapa waktu terakhir. Perdebatan berlangsung sengit karena rancangan aturan itu dinilai memiliki dampak besar terhadap kebijakan pertahanan, komposisi militer, serta dinamika politik dalam negeri. Di tengah tensi politik yang tinggi, proses legislasi akhirnya tetap berlanjut. Setelah melalui perdebatan dan pemungutan suara, RUU tersebut resmi disahkan dengan perolehan suara tipis, yakni 58 anggota parlemen mendukung dan 54 anggota menolak. Menariknya, Benjamin Netanyahu dilaporkan meninggalkan ruang sidang sebelum proses pemungutan suara akhir dilaksanakan. Belum diketahui secara pasti alasan kepergiannya sebelum hasil akhir ditetapkan.

Pengesahan RUU tersebut diperkirakan akan terus memicu perdebatan di kalangan politik Israel. Kelompok oposisi menilai kebijakan tersebut masih menyisakan berbagai persoalan yang perlu dibahas lebih mendalam, sementara koalisi pemerintah memandang aturan baru itu sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pertahanan nasional. Sidang yang berlangsung penuh ketegangan tersebut kembali mencerminkan tingginya dinamika politik di Israel, terutama di tengah berbagai tantangan keamanan dan kondisi politik domestik yang masih bergejolak.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terkait cemoohan yang terjadi selama sidang maupun keputusannya meninggalkan ruang sidang sebelum proses pemungutan suara selesai. Dengan disahkannya RUU tersebut, pemerintah Israel kini bersiap memasuki tahap implementasi kebijakan, sementara kelompok oposisi diperkirakan akan terus mengawal pelaksanaannya melalui mekanisme politik dan parlemen.