Ribuan buruh menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (6/10/2026). Aksi tersebut dilakukan untuk mengawal pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan yang dijadwalkan menjadi salah satu agenda penting dalam rapat paripurna DPR.

Massa buruh yang terus berdatangan membuat kawasan sekitar Gedung DPR dipadati peserta aksi. Kepadatan tersebut turut berdampak langsung terhadap arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto dan sejumlah ruas jalan di sekitar kawasan Senayan.

Polisi kemudian menutup sementara Jalan Gatot Subroto di depan Gedung DPR sekitar pukul 11.00 WIB. Penutupan dilakukan setelah kepadatan kendaraan meningkat dan massa buruh semakin banyak berkumpul di sekitar lokasi aksi.

Akibat penutupan tersebut, kendaraan yang melintas dari arah Semanggi menuju Slipi dialihkan melalui Jalan Gerbang Pemuda. Rekayasa lalu lintas diterapkan untuk mengurangi penumpukan kendaraan sekaligus memberikan ruang bagi massa menyampaikan aspirasi dengan aman.

Dampak kepadatan tidak hanya terjadi tepat di depan Gedung DPR. Arus kendaraan di Jalan Gerbang Pemuda juga tersendat, bahkan kemacetan dilaporkan mengular hingga kawasan flyover Gerbang Pemuda dan Pintu 10 Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Situasi tersebut terjadi bersamaan dengan terus berdatangannya massa buruh menuju Gedung DPR. Sebagian peserta aksi berkumpul di kawasan GBK sebelum bergerak menuju titik utama demonstrasi. Polisi pun menempatkan personel di sejumlah akses menuju kompleks parlemen untuk mengatur pergerakan massa dan lalu lintas.

Pengamanan aksi dilakukan dalam skala besar. Polda Metro Jaya menyiagakan 11.261 personel gabungan untuk mengamankan kegiatan penyampaian pendapat di kawasan Gedung DPR/MPR dan sekitarnya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.055 personel disiapkan khusus untuk mengatur lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan.

Kepolisian menyatakan pengamanan dilakukan dengan mengedepankan pendekatan humanis, dialogis, dan terukur. Polisi juga meminta personel menjaga pengendalian diri serta terus berkoordinasi dengan koordinator lapangan agar aksi dapat berlangsung tertib.

Rekayasa lalu lintas sendiri dilakukan secara dinamis sesuai perkembangan situasi di lapangan. Artinya, pengalihan maupun pembukaan kembali sejumlah ruas jalan dapat berubah mengikuti kepadatan massa dan kendaraan di sekitar Gedung DPR.

Bagi masyarakat yang harus melintas di kawasan tersebut, kondisi ini berpotensi memperpanjang waktu perjalanan. Polisi sebelumnya telah mengimbau pengguna jalan yang beraktivitas di sekitar Gedung DPR/MPR pada 6 hingga 8 Oktober untuk mengantisipasi kepadatan, mengatur waktu perjalanan, serta memilih rute alternatif.

Aksi buruh kali ini memiliki arti penting bagi kalangan pekerja karena bertepatan dengan agenda pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan. Sebelumnya, Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) menyatakan akan mengerahkan puluhan ribu buruh untuk mengawal proses pengesahan regulasi tersebut di DPR.

Di tengah kepadatan massa dan lalu lintas, polisi meminta peserta aksi tetap menyampaikan aspirasi secara tertib, mengikuti arahan petugas, menjaga fasilitas umum, serta tidak mudah terprovokasi. Kepolisian juga menegaskan bahwa hak menyampaikan pendapat harus tetap berjalan beriringan dengan hak masyarakat lain untuk beraktivitas dan menggunakan jalan umum.

Pemandangan ribuan buruh yang memenuhi kawasan sekitar Gedung DPR sekaligus memperlihatkan besarnya perhatian pekerja terhadap proses pembentukan aturan ketenagakerjaan. Sementara bagi pengguna jalan, konsentrasi massa dalam jumlah besar membuat pengaturan lalu lintas menjadi tantangan tersendiri.

Dengan aksi yang masih berlangsung dan massa terus berdatangan, kondisi lalu lintas di sekitar Gedung DPR diperkirakan dapat berubah sewaktu-waktu. Masyarakat yang hendak melintasi Jalan Gatot Subroto, Gerbang Pemuda, maupun kawasan GBK disarankan memperhatikan informasi rekayasa lalu lintas dan mengikuti arahan petugas di lapangan.