Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkap pembagian fokus kerja tiga Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) untuk memperkuat pengelolaan keuangan negara. Juda Agung akan lebih banyak menangani sektor keuangan, isu internasional, dan pembiayaan. Sementara itu, Nurkholis Ibnu Aman mendapat fokus pada penerimaan negara, sedangkan Luky Alfirman menangani belanja negara, perbendaharaan, dan transfer ke daerah.

Pembagian fokus tersebut disampaikan Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA September 2026, Jumat (9/10). Dalam kesempatan itu, ia memperkenalkan ketiga wakilnya di hadapan publik sekaligus menjelaskan garis besar pembagian tanggung jawab di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Kehadiran Luky dan Nurkholis menjadi sorotan karena keduanya baru dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (1/10). Konferensi pers tersebut menjadi kesempatan pertama bagi kedua pejabat itu untuk hadir dalam penyampaian kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wakil menteri keuangan.

Dengan susunan kepemimpinan tersebut, Kemenkeu membagi sejumlah fokus kerja agar pengelolaan penerimaan, belanja, pembiayaan, dan hubungan keuangan internasional dapat berjalan lebih terarah. Meski memiliki tanggung jawab yang berbeda, ketiga wamenkeu tetap bekerja dalam satu koordinasi di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan.

Juda Agung mendapat porsi perhatian pada sektor keuangan, isu internasional, dan pembiayaan. Bidang-bidang tersebut berkaitan dengan pengelolaan hubungan keuangan Indonesia dengan dunia internasional serta upaya memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah.

Fokus tersebut menjadi bagian penting dalam pengelolaan APBN, mengingat kebijakan fiskal tidak berdiri sendiri dan berhubungan dengan perkembangan ekonomi global. Kondisi pasar keuangan internasional, kebutuhan pembiayaan, serta dinamika ekonomi dapat memengaruhi ruang gerak pemerintah dalam menjalankan program pembangunan dan menjaga stabilitas keuangan negara.

Sementara itu, Nurkholis Ibnu Aman akan berfokus pada penerimaan negara. Cakupan tugasnya meliputi perpajakan, kepabeanan dan cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Penerimaan negara merupakan salah satu komponen utama APBN yang menentukan kemampuan pemerintah membiayai berbagai kebutuhan publik. Pajak menjadi sumber pendapatan penting, sedangkan kepabeanan dan cukai serta PNBP turut menopang pendapatan negara melalui mekanisme dan sektor masing-masing.

Dengan fokus tersebut, pengelolaan penerimaan menjadi salah satu bidang yang perlu dijalankan secara cermat, mulai dari administrasi, pengawasan, hingga pelaksanaan kebijakan sesuai peraturan. Penerimaan yang dikelola dengan baik diperlukan untuk mendukung pembiayaan belanja negara dan menjaga kesinambungan fiskal.

Adapun Luky Alfirman akan menangani bidang belanja negara, perbendaharaan, dan transfer ke daerah. Bidang ini berhubungan dengan pelaksanaan anggaran pemerintah, pengelolaan arus kas negara, serta penyaluran dana kepada pemerintah daerah sesuai ketentuan.

Belanja negara menjadi instrumen penting untuk menjalankan program pemerintah, menyediakan layanan publik, dan mendukung pembangunan. Sementara itu, transfer ke daerah berperan dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan di tingkat daerah.

Pembagian fokus tersebut menempatkan Luky pada bidang yang berkaitan erat dengan pelaksanaan anggaran setelah penerimaan dan pembiayaan direncanakan. Pengelolaan belanja dan perbendaharaan yang terkoordinasi dibutuhkan agar penggunaan anggaran berjalan sesuai perencanaan, ketentuan, dan kebutuhan pemerintah.

Meski demikian, Suahasil menegaskan bahwa pembagian tersebut bukan berarti masing-masing wakil menteri hanya bertanggung jawab pada satu sektor secara eksklusif. Fokus kerja itu dimaksudkan untuk memperjelas perhatian dan koordinasi, bukan membatasi keterlibatan pimpinan dalam urusan lain di Kemenkeu.

Menurut Suahasil, seluruh pimpinan tetap memantau berbagai sektor pengelolaan keuangan negara. Artinya, persoalan yang muncul di luar fokus utama masing-masing tetap menjadi perhatian bersama dan dapat dibahas dalam koordinasi antarpimpinan.

Suahasil juga menegaskan bahwa dirinya bersama ketiga wakil menteri akan bekerja secara kolektif dalam menjalankan tugas kementerian. Keempatnya tetap menangani bersama urusan manajemen, organisasi, sumber daya manusia (SDM), serta anggaran internal Kemenkeu.

Pola kerja tersebut menunjukkan bahwa pembagian tanggung jawab tidak menghilangkan kebutuhan akan koordinasi lintas bidang. Pengelolaan penerimaan, belanja, dan pembiayaan saling berkaitan sehingga keputusan dalam satu sektor dapat berpengaruh terhadap sektor lainnya.

Misalnya, kebijakan penerimaan negara berhubungan dengan kemampuan pemerintah membiayai belanja, sedangkan perencanaan pembiayaan perlu mempertimbangkan kebutuhan anggaran dan kondisi fiskal secara keseluruhan. Karena itu, koordinasi antarpimpinan menjadi penting agar kebijakan yang dijalankan tetap sejalan dengan sasaran APBN.

Kehadiran tiga wakil menteri dengan fokus kerja berbeda juga menjadi bagian dari pembagian peran dalam mendukung tugas Menteri Keuangan. Dengan koordinasi yang berjalan baik, setiap bidang diharapkan dapat memperoleh perhatian yang memadai tanpa mengabaikan keterkaitannya dengan bidang lain.

Penjelasan mengenai pembagian tugas ini disampaikan dalam forum pemaparan kinerja APBN, yang menjadi salah satu sarana pemerintah menjelaskan perkembangan pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat. Forum tersebut juga memberi gambaran mengenai susunan kerja pimpinan Kemenkeu setelah pelantikan dua wakil menteri baru pada awal Oktober.

Ke depan, pelaksanaan pembagian fokus tersebut akan berkaitan dengan bagaimana koordinasi dijalankan dalam pengelolaan penerimaan, belanja, pembiayaan, dan transfer ke daerah. Namun, Suahasil menegaskan bahwa seluruh pimpinan tetap bekerja bersama, dengan fokus masing-masing sebagai panduan untuk memperkuat koordinasi dan pelaksanaan tugas di Kementerian Keuangan.