Rocky Gerung Pasang Badan Bela MBG dan Koperasi Merah Putih: Janji Kampanye Tak Boleh Dibatalkan

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung secara terbuka memberikan dukungan terhadap dua program andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Rocky menilai kedua program tersebut memiliki posisi penting karena merupakan bagian dari komitmen yang disampaikan Presiden Prabowo kepada masyarakat sejak masa kampanye. Karena itu, menurutnya, pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan janji tersebut benar-benar diwujudkan setelah memperoleh mandat untuk menjalankan pemerintahan.

Sikap Rocky tersebut disampaikan ketika program MBG dan Koperasi Merah Putih masih menjadi bagian dari agenda prioritas pemerintah sekaligus mendapat sorotan publik. Ia menegaskan, munculnya kritik maupun persoalan dalam pelaksanaan tidak otomatis menjadi alasan untuk membatalkan program.

“MBG dan koperasi itu kan janji kampanye. Bagaimana dibatalkan?” kata Rocky.

Menurut Rocky, janji politik seorang presiden tidak berhenti pada saat kampanye berakhir. Setelah memperoleh mandat dari rakyat, janji tersebut justru harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan program nyata yang dapat dirasakan masyarakat.

“Janji Presiden mesti dia kerjakan. Konsekuensinya yang dihitung,” ujarnya.

Karena itu, Rocky berpandangan bahwa pemerintah seharusnya tidak mengambil jalan pintas dengan menghentikan program hanya karena menghadapi kritik, penolakan, atau persoalan dalam implementasinya. Yang jauh lebih penting, kata dia, adalah menghitung berbagai konsekuensi dan memperbaiki mekanisme pelaksanaannya.

Pandangan tersebut menjadi penting mengingat MBG merupakan salah satu program prioritas terbesar pemerintahan Prabowo. Program ini dirancang untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak sekolah serta kelompok sasaran lainnya.

Skala pelaksanaan MBG yang sangat besar membuat program tersebut membutuhkan tata kelola yang ketat. Pemerintah tidak hanya dituntut memperluas cakupan penerima manfaat, tetapi juga memastikan kualitas makanan, keamanan pangan, ketepatan sasaran, distribusi, pengawasan anggaran, hingga evaluasi terhadap satuan pelayanan yang menjalankannya.

Presiden Prabowo sendiri sebelumnya telah meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG, termasuk menindaklanjuti laporan mengenai penyelenggaraan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak sesuai ketentuan. Pemerintah menegaskan program tersebut harus berjalan disiplin, tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan.

Dalam konteks itulah, Rocky melihat kritik terhadap MBG seharusnya ditempatkan sebagai bagian dari proses evaluasi, bukan semata-mata sebagai alasan untuk menghapus program.

Sementara itu, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga mendapat perhatian khusus dari Rocky. Ia menilai koperasi memiliki posisi strategis dalam memperkuat ekonomi masyarakat dari tingkat paling bawah.

Menurut Rocky, koperasi tidak semestinya hanya dipandang sebagai institusi administratif atau sekadar pembangunan gedung dan fasilitas fisik. Koperasi harus benar-benar menjadi gerakan ekonomi yang tumbuh dari kebutuhan masyarakat dan mampu memberikan manfaat nyata bagi warga desa maupun kelurahan.

Ia menilai pengembangan KDKMP yang didorong pemerintahan Prabowo merupakan bagian dari upaya melakukan transformasi ekonomi dengan memperkuat peran masyarakat dalam kegiatan ekonomi nasional.

Presiden Prabowo sebelumnya juga menegaskan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diarahkan menjadi pusat kegiatan ekonomi rakyat di tingkat desa. Pemerintah menargetkan puluhan ribu koperasi dapat beroperasi secara optimal, dengan dukungan berbagai fasilitas dan sistem digital untuk memantau kegiatan usaha.

Bagi Rocky, keberadaan koperasi tidak boleh berhenti pada pembentukan kelembagaan. Ukuran keberhasilannya justru terletak pada kemampuan koperasi menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat kegiatan ekonomi lokal, serta menciptakan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung.

Karena itu, berbagai persoalan yang muncul dalam proses pengembangan Koperasi Merah Putih, menurut Rocky, seharusnya menjadi bahan untuk memperkuat fondasi dan memperbaiki pelaksanaan, bukan dijadikan alasan untuk menghentikan program.

“Isu-isu belakangan menjadi sorotan masyarakat tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan upaya pengembangan koperasi di Indonesia,” demikian pandangan Rocky sebagaimana diberitakan dalam diskusi publik yang diikutinya.

Rocky juga menekankan perlunya dukungan negara agar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak sekadar hadir sebagai program pemerintah, tetapi benar-benar berkembang menjadi gerakan ekonomi masyarakat. Menurutnya, koperasi memiliki kedudukan penting dalam sistem perekonomian nasional dan membutuhkan fondasi yang kuat agar dapat berjalan secara berkelanjutan.

Di sisi lain, posisi Rocky sebagai anggota Wantimpres membuat pandangannya terhadap program pemerintah menjadi semakin menarik perhatian. Ia baru dilantik sebagai anggota Wantimpres oleh Presiden Prabowo pada 2 Oktober 2026.

Rocky sebelumnya menjelaskan bahwa salah satu fungsi Wantimpres adalah memberikan pertimbangan mengenai arah kebijakan pemerintah agar tetap sejalan dengan visi dan janji Presiden. Ia menyebut lembaga tersebut memiliki kedudukan etis untuk melihat dampak atau ekses dari kebijakan sekaligus memberikan masukan kepada Presiden.

Dengan posisi tersebut, dukungan Rocky terhadap MBG dan Koperasi Merah Putih menunjukkan bahwa ia tidak melihat kritik terhadap program pemerintah sebagai alasan untuk menghapus kebijakan yang telah menjadi bagian dari mandat politik Presiden.

Menurutnya, pekerjaan pemerintah justru memastikan setiap program prioritas memiliki perhitungan yang matang, mampu menjawab persoalan di lapangan, dan terus diperbaiki ketika ditemukan kelemahan.

Dengan demikian, perdebatan mengenai MBG dan Koperasi Merah Putih tidak semestinya berhenti pada pilihan antara melanjutkan atau membatalkan. Tantangan utamanya adalah bagaimana pemerintah memastikan kedua program tersebut benar-benar memberikan manfaat, dikelola secara transparan, tepat sasaran, dan mampu memenuhi janji politik yang telah disampaikan kepada masyarakat.

Bagi Rocky, mandat politik tersebut harus dijalankan. Sementara berbagai konsekuensi, kritik, serta persoalan yang muncul selama pelaksanaan harus dihadapi melalui evaluasi dan perbaikan, bukan dengan membatalkan program yang telah menjadi bagian dari komitmen pemerintahan Prabowo.