Tito Karnavian Minta Pemda Perkuat Diskominfo, Komunikasi Kebijakan Publik Harus Lebih Efektif

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah memperkuat peran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sebagai penggerak komunikasi strategis pemerintah. Langkah ini dinilai penting agar berbagai kebijakan dan program pemerintah dapat dipahami masyarakat secara lebih jelas, sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaannya di daerah.

Pesan tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Orkestrasi Agenda Setting Dua Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang digelar secara hibrida pada Rabu (14/10/2026). Dalam forum tersebut, ia menekankan pentingnya menyelaraskan komunikasi pemerintah agar informasi mengenai kebijakan publik dapat tersampaikan secara tepat kepada masyarakat.

Menurut Tito, dalam sistem demokrasi, dukungan dan legitimasi publik merupakan faktor penting bagi keberlangsungan pemerintahan. Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya merancang dan menjalankan program, tetapi juga perlu memastikan masyarakat memahami tujuan, manfaat, serta arah kebijakan yang diambil.

Ia turut menyoroti peran media dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap program pemerintah. Informasi yang beredar di ruang publik dapat memengaruhi cara masyarakat memahami kebijakan, sehingga komunikasi pemerintah perlu dilakukan secara terarah, konsisten, dan mudah dipahami.

Dalam konteks pemerintahan daerah, Tito menempatkan Diskominfo sebagai salah satu mitra penting dalam menjalankan fungsi tersebut. Instansi ini diharapkan tidak hanya berperan menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi penghubung komunikasi strategis antara pemerintah daerah dan masyarakat.

“Sekarang dalam konteks daerah, pemerintahan daerah, [Dinas] Kominfo menjadi ujung tombak, salah satu mitra yang penting. Ini yang perlu teman-teman [Dinas] Kominfo pahami betul. Jadi, di Dinas Kominfo ini, kita harapkan bisa menyatu [narasinya],” ujar Tito.

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya keselarasan narasi di lingkungan pemerintah daerah. Dengan komunikasi yang terkoordinasi, informasi mengenai program dan kebijakan diharapkan tidak disampaikan secara terpisah-pisah atau menimbulkan pemahaman yang berbeda di tengah masyarakat.

Penguatan Diskominfo juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas komunikasi publik di daerah. Penyampaian informasi yang jelas dan akurat dapat membantu masyarakat mengetahui kebijakan yang sedang dijalankan, memahami tujuan program, serta memperoleh informasi yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik.

Di sisi lain, komunikasi strategis tetap perlu mengedepankan keterbukaan, ketepatan informasi, dan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan tanggapan. Dengan demikian, komunikasi pemerintah tidak hanya berfungsi menyebarkan informasi, tetapi juga mendukung hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan warga.

Melalui penguatan peran Diskominfo, Tito berharap pemerintah daerah dapat membangun komunikasi kebijakan yang lebih efektif dan selaras. Upaya tersebut diharapkan membantu masyarakat memahami program pemerintah secara utuh, sekaligus mendukung pelaksanaan kebijakan publik di tingkat daerah.