Penyaluran Gaji PNS melalui Koperasi Merah Putih Mulai Direalisasikan 2026

JAKARTA - Menteri Koperasi Ferry Juliantono memastikan rencana penyaluran gaji pegawai negeri sipil akan segera diwujudkan. Skema tersebut menggunakan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Realisasi program direncanakan pada 2026. Langkah ini menjadi bagian dari perluasan peran koperasi di sektor keuangan. Ferry Juliantono menjelaskan bahwa rencana tersebut sudah melalui proses formal. Usulan telah diajukan kepada Kementerian Keuangan. Anggaran yang dibutuhkan juga telah mendapatkan persetujuan. Persiapan teknis terus dilakukan agar program berjalan sesuai jadwal. Menteri Koperasi memberikan keterangan saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Pernyataan disampaikan pada Rabu (14/10/2026). Ia menegaskan bahwa proses sudah dimulai sejak saat ini. Kesiapan pembayaran menjadi fokus utama.

“Mulai sekarang kok, mulai diajukan ke Kementerian Keuangan dan akan siap dibayarkan,” ujar Ferry.

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau KDKMP akan menjadi saluran utama. Model ini diharapkan memperluas akses layanan keuangan di tingkat desa dan kelurahan. Pegawai negeri sipil mendapatkan alternatif baru dalam menerima gaji. Efisiensi dan kemudahan menjadi salah satu pertimbangan. Ke depan, KDKMP tidak bekerja sendiri. Kerja sama akan dijalin dengan PT Pos Indonesia. Selain itu, BRIlink dan penyedia layanan keuangan lainnya juga dilibatkan. Kolaborasi ini bertujuan memperluas jangkauan layanan secara nasional.

Dengan melibatkan Pos Indonesia dan BRIlink, jaringan penyaluran menjadi lebih luas. Masyarakat di daerah terpencil diharapkan semakin mudah mengakses layanan. Koperasi Merah Putih berperan sebagai titik layanan di tingkat lokal. Sinergi antar lembaga memperkuat ekosistem keuangan inklusif. Kementerian Koperasi menegaskan tujuan utama dari program ini. Penyaluran gaji dan pensiun ASN melalui koperasi dimaksudkan sebagai alternatif layanan pembayaran. Bukan semata-mata untuk menggeser peran Bank Pembangunan Daerah. BPD tetap memiliki ruang dalam sistem pembayaran yang ada.

Ferry Juliantono ingin memastikan bahwa program tidak menimbulkan konflik antar lembaga keuangan. Alternatif yang disediakan bersifat saling melengkapi. ASN memiliki pilihan saluran penerimaan gaji dan pensiun. Kompetisi yang sehat di sektor layanan keuangan diharapkan terbentuk. Persetujuan anggaran dari Kementerian Keuangan menjadi sinyal positif. Realisasi pada 2026 membutuhkan persiapan matang di tingkat koperasi. KDKMP harus siap secara kelembagaan dan operasional. Pendampingan dari Kementerian Koperasi terus dilakukan.

Kerja sama dengan PT Pos Indonesia membuka peluang pemanfaatan jaringan yang sudah mapan. BRIlink sebagai layanan keuangan berbasis agen juga memperkuat jangkauan. Penyedia layanan lain akan dilibatkan sesuai kebutuhan. Ekosistem yang terbentuk diharapkan mampu melayani secara merata. Dengan menekankan bahwa program hanya memberikan alternatif, Kementerian Koperasi meredam kekhawatiran. Bank Pembangunan Daerah tidak digeser perannya. ASN tetap memiliki keleluasaan memilih saluran pembayaran. Pendekatan ini menjaga stabilitas sistem yang sudah berjalan.

Ferry Juliantono menyampaikan optimisme terkait kesiapan program. Proses pengajuan ke Kementerian Keuangan sudah dimulai. Anggaran yang disetujui menjadi bekal penting. Tahun 2026 ditetapkan sebagai momentum realisasi penyaluran gaji melalui KDKMP. Perluasan layanan keuangan melalui koperasi sejalan dengan semangat pemberdayaan ekonomi lokal. Desa dan kelurahan mendapatkan peran lebih besar dalam transaksi keuangan ASN. Inklusi keuangan di tingkat akar rumput semakin diperkuat. Manfaat jangka panjang diharapkan dirasakan masyarakat luas.