Tito Karnavian Prihatin Bupati Lombok Barat Terjaring OTT KPK: Pembekalan hingga Sistem Transparan Sudah Diberikan

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan keprihatinannya atas kembali terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat seorang kepala daerah. Kali ini, giliran Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, yang terjaring dalam operasi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Tito, pemerintah selama ini telah melakukan berbagai langkah untuk memperkuat integritas kepala daerah sekaligus mencegah praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah. Namun, upaya tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya pelanggaran hukum.

“Ya saya prihatin karena kepala daerah sudah kita berikan retret, kemudian pembekalan awal, kemudian juga sudah dibuatkan sistem keuangan lebih transparan, kemudian pembinaan-pembinaan telah dilakukan,” ujar Tito.

Tito menjelaskan, sejak awal masa jabatan, para kepala daerah telah mendapatkan berbagai bentuk pembekalan yang bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Program tersebut mencakup orientasi atau retret bagi kepala daerah, pembinaan terkait etika pemerintahan, serta penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah agar lebih transparan dan mudah diawasi. Selain itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri juga terus melakukan pendampingan serta evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meminimalkan potensi penyimpangan.

Tak hanya pembinaan dari Kemendagri, Tito mengungkapkan bahwa para kepala daerah sebelumnya juga telah menerima arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Arahan tersebut diberikan saat para kepala daerah dikumpulkan dalam sebuah kegiatan di Sentul, yang salah satu fokusnya adalah penguatan integritas, tata kelola pemerintahan yang baik, serta komitmen dalam pemberantasan korupsi. Meski demikian, fakta bahwa masih ada kepala daerah yang kembali tersangkut kasus hukum menunjukkan tantangan dalam membangun budaya pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi masih cukup besar.

Kasus yang menjerat Bupati Lombok Barat kembali menambah daftar kepala daerah yang berhadapan dengan proses hukum akibat dugaan tindak pidana korupsi. Fenomena tersebut menjadi perhatian pemerintah karena kepala daerah memegang peran strategis dalam pengelolaan anggaran, pembangunan daerah, serta pelayanan publik. Tito berharap seluruh kepala daerah dapat menjadikan berbagai kasus korupsi sebagai pelajaran agar senantiasa menjalankan tugas dengan penuh integritas, mematuhi aturan, dan mengedepankan kepentingan masyarakat.

Pemerintah menegaskan akan terus memperkuat sistem pencegahan korupsi melalui peningkatan transparansi, digitalisasi tata kelola keuangan, pengawasan internal, serta pembinaan terhadap aparatur pemerintah daerah. Langkah tersebut diharapkan mampu menutup celah terjadinya penyimpangan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu, proses hukum terhadap Bupati Lombok Barat sepenuhnya berada dalam kewenangan KPK. Publik kini menantikan perkembangan penyidikan serta pengungkapan fakta-fakta dalam perkara tersebut.