Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, yang akrab disapa Gus Yaqut, kembali menjalani persidangan kasus dugaan korupsi pengelolaan dan pembagian kuota haji di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2026). Sidang lanjutan tersebut masih beragendakan pemeriksaan saksi, dengan jaksa menghadirkan 11 orang yang berasal dari biro perjalanan haji dan umrah.

Gus Yaqut tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 09.37 WIB. Ia terlihat mengenakan rompi tahanan saat memasuki area pengadilan dan didampingi istrinya, Eny Retno Purwaningtyas. Kedatangan mantan pejabat negara tersebut menarik perhatian sejumlah pendukung yang telah menunggu di lokasi sejak sebelum persidangan dimulai.

Sejumlah pendukung tampak berbondong-bondong menghampiri Gus Yaqut ketika ia tiba. Mereka berusaha mendekat untuk menyapa dan mencium tangannya. Suasana di sekitar area pengadilan juga diwarnai lantunan selawat Asghil yang dikumandangkan para pendukung saat Gus Yaqut berjalan menuju ruang sidang.

Pemandangan tersebut menjadi bagian dari perhatian publik dalam persidangan perkara yang menyangkut pengelolaan kuota ibadah haji. Di tengah proses hukum yang sedang berjalan, Gus Yaqut tetap harus mengikuti agenda persidangan untuk mendengarkan dan menanggapi keterangan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum.

Dalam sidang kali ini, jaksa menghadirkan 11 saksi dari kalangan biro perjalanan haji dan umrah. Keterangan mereka diharapkan dapat membantu majelis hakim memperoleh gambaran lebih lengkap mengenai mekanisme pengelolaan kuota haji, pelaksanaan kebijakan pembagian kuota tambahan, serta proses penyelenggaraan ibadah haji yang menjadi pokok perkara.

Kesaksian dari pihak biro perjalanan menjadi penting karena perusahaan penyelenggara haji dan umrah berhubungan langsung dengan proses pelayanan dan keberangkatan jemaah. Melalui pemeriksaan tersebut, jaksa dapat menggali informasi mengenai mekanisme pengajuan kuota, pengisian kuota jemaah, komunikasi dengan pihak terkait, hingga kemungkinan adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Kasus yang menjerat Gus Yaqut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengelolaan dan pembagian kuota haji Indonesia untuk periode 2023–2024. Perkara tersebut menjadi sorotan karena menyangkut penyelenggaraan ibadah yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia, khususnya calon jemaah yang telah menunggu bertahun-tahun untuk memperoleh kesempatan berangkat ke Tanah Suci.

Dalam rangkaian persidangan sebelumnya, sejumlah saksi dari lingkungan Kementerian Agama dan penyelenggara perjalanan haji telah memberikan keterangan mengenai kebijakan kuota tambahan, pembagian kuota haji reguler dan khusus, serta dugaan adanya mekanisme biaya percepatan keberangkatan. Keterangan tersebut menjadi bagian dari materi pembuktian yang harus diuji di hadapan majelis hakim.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam perkara ini adalah pengelolaan kuota tambahan haji tahun 2024. Kuota tambahan tersebut berkaitan dengan kebijakan pembagian kesempatan keberangkatan bagi jemaah haji reguler dan jemaah haji khusus. Jaksa mendalami bagaimana kebijakan itu ditetapkan, bagaimana pelaksanaannya di tingkat teknis, serta apakah proses tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemeriksaan saksi dari biro perjalanan juga berpotensi memberikan penjelasan mengenai dampak kebijakan kuota terhadap penyelenggara perjalanan dan calon jemaah. Meski demikian, setiap keterangan yang disampaikan di persidangan tetap harus diuji berdasarkan bukti lain, dokumen terkait, dan pertimbangan majelis hakim sebelum dapat digunakan untuk menarik kesimpulan hukum.

Dalam perkara ini, Gus Yaqut tidak diadili hanya berdasarkan sorotan publik atau dugaan yang berkembang di luar ruang sidang. Status dan tanggung jawab hukum setiap terdakwa harus ditentukan melalui proses pembuktian sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Keterangan saksi, dokumen, serta alat bukti lain akan menjadi bagian dari pertimbangan hakim dalam menilai dakwaan jaksa.

Sebelumnya, Gus Yaqut juga pernah menyampaikan keberatan terhadap sejumlah keterangan saksi dalam persidangan. Ia menilai beberapa pernyataan yang dikaitkan dengan dirinya tidak sesuai dengan fakta dan menyebut bahwa pengadilan merupakan tempat untuk membuktikan kebenaran dari berbagai keterangan yang muncul. Pernyataan tersebut menjadi bagian dari sikap pembelaan yang perlu dinilai bersama keseluruhan proses persidangan.

Kasus dugaan korupsi kuota haji ini mendapat perhatian luas karena menyangkut tata kelola pelayanan publik dan hak calon jemaah untuk memperoleh kesempatan beribadah sesuai ketentuan. Pengelolaan kuota yang transparan dan akuntabel menjadi hal penting agar proses keberangkatan tidak menimbulkan ketidakpastian atau perlakuan yang tidak adil bagi masyarakat.

Melalui sidang lanjutan ini, jaksa memiliki kesempatan untuk memperdalam keterangan para saksi dari sektor perjalanan haji dan umrah. Majelis hakim selanjutnya akan menilai relevansi setiap kesaksian dengan dakwaan serta bukti-bukti yang telah diajukan selama persidangan.

Persidangan Gus Yaqut dijadwalkan terus berlanjut dengan pemeriksaan saksi-saksi lainnya sesuai agenda yang ditetapkan pengadilan. Proses tersebut diharapkan dapat mengungkap secara terang mekanisme pengelolaan kuota haji yang dipersoalkan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

Di tengah perhatian masyarakat dan dukungan yang terlihat di area pengadilan, proses hukum tetap menjadi penentu utama dalam perkara ini. Seluruh pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan keterangan dan pembelaan, sementara majelis hakim bertugas menilai fakta-fakta persidangan secara objektif sebelum menjatuhkan putusan.