Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan, mendesak pemerintah mengambil langkah lebih tegas untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang tak kunjung mereda. Ia menilai upaya penanggulangan yang telah dilakukan belum menunjukkan hasil signifikan, sementara kabut asap terus mengancam kesehatan masyarakat di wilayah terdampak.

Daniel mendorong pemerintah mempertimbangkan penetapan status bencana nasional agar pengerahan personel, peralatan, dan sumber daya negara dapat dilakukan secara lebih maksimal. Menurutnya, situasi yang berkepanjangan membutuhkan penanganan terpadu dengan koordinasi yang lebih kuat, termasuk mempercepat operasi pemadaman melalui jalur darat maupun udara.

Ia menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga harus mengutamakan keselamatan masyarakat. Kabut asap dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama bagi warga yang tinggal dekat lokasi kebakaran.

Karena itu, Daniel mengusulkan agar anak-anak dan kelompok lanjut usia (lansia) yang berada di wilayah dengan paparan asap berbahaya segera dievakuasi sementara ke tempat yang lebih aman. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi risiko kesehatan, khususnya bagi kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan lebih besar.

Selain evakuasi, pemerintah perlu memastikan warga terdampak memperoleh tempat pengungsian yang layak, layanan kesehatan, serta kebutuhan dasar selama kondisi darurat berlangsung. Informasi mengenai kualitas udara dan wilayah berisiko juga harus disampaikan secara berkala agar masyarakat dapat mengambil langkah perlindungan yang tepat.

Daniel turut mendorong penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat penanganan di lapangan. Ia juga membuka peluang kerja sama internasional apabila diperlukan, baik dalam bentuk dukungan teknis maupun bantuan peralatan untuk mendukung operasi pemadaman.

Di samping penanganan darurat, upaya pencegahan kebakaran berulang juga perlu diperkuat melalui pemantauan kawasan rawan, kesiapsiagaan petugas, dan penegakan hukum terhadap praktik pembakaran lahan yang melanggar aturan. Langkah tersebut penting agar kebakaran tidak terus berulang dan menimbulkan dampak berkepanjangan bagi masyarakat serta lingkungan.

Meski Daniel mendesak penetapan status bencana nasional, keputusan tersebut tetap memerlukan pertimbangan dan penetapan dari otoritas yang berwenang. Namun, ia menilai pemerintah perlu mengevaluasi efektivitas penanganan yang berjalan dan memastikan seluruh langkah darurat diarahkan untuk mengurangi dampak karhutla.

Daniel berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mempercepat pemadaman sekaligus melindungi warga yang terdampak kabut asap. Baginya, keberhasilan penanganan karhutla tidak hanya diukur dari padamnya api, tetapi juga dari terjaminnya keselamatan dan kesehatan masyarakat, terutama anak-anak dan lansia.