Komunikasi Pemerintahan Prabowo-Gibran Disorot, Menteri Dinilai Tak Berani Pasang Badan Hadapi Kritik

Komunikasi publik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama dua tahun terakhir mendapat sorotan. Direktur Eksekutif Cyrus Network, Hafizhul Mizan, menilai pola komunikasi pemerintah belum berjalan secara proporsional, terutama dalam pembagian peran antara Presiden dan para menteri ketika menghadapi kritik maupun persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

Hafizhul menyoroti kecenderungan Presiden Prabowo yang kerap turun tangan secara langsung untuk merespons berbagai persoalan di ruang publik. Sementara itu, para menteri dinilai belum cukup mengambil peran dalam menjelaskan kebijakan, memberikan klarifikasi, maupun menghadapi kritik masyarakat terhadap program dan keputusan pemerintah.

Menurut penilaiannya, situasi tersebut memperlihatkan adanya ketimpangan dalam komunikasi di lingkungan kabinet. Presiden seolah menjadi figur utama yang harus menjawab hampir seluruh persoalan, meskipun sejumlah kebijakan yang dipersoalkan merupakan bagian dari tanggung jawab kementerian atau lembaga terkait.

Kondisi itu dinilai dapat menempatkan Prabowo sebagai sasaran utama ketidakpuasan publik. Berbagai kritik yang semestinya dapat dijelaskan oleh menteri sesuai bidang dan kewenangannya justru berujung kepada Presiden, mulai dari persoalan perencanaan kebijakan hingga pelaksanaan program pemerintah di lapangan.

Hafizhul juga menyoroti bahwa persoalan tersebut tetap menjadi perhatian meskipun kabinet telah mengalami delapan kali perombakan atau reshuffle. Pergantian sejumlah pejabat dinilai belum otomatis menyelesaikan persoalan komunikasi apabila pembagian tanggung jawab dan keberanian para menteri dalam menyampaikan penjelasan kepada masyarakat belum berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam pemerintahan, komunikasi publik bukan sekadar menyampaikan informasi mengenai program dan capaian. Para menteri juga memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan kebijakan di sektor masing-masing, memberikan informasi yang utuh, serta merespons pertanyaan dan kritik masyarakat secara terbuka. Peran tersebut penting agar publik memperoleh penjelasan langsung dari pejabat yang memahami substansi kebijakan.

Persoalan komunikasi pemerintah juga menjadi salah satu topik yang mengemuka dalam evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Sejumlah pengamat dan kalangan masyarakat sipil turut menyoroti pentingnya komunikasi yang tidak hanya bersifat satu arah, tetapi juga mampu menyerap aspirasi, kritik, dan keluhan warga. 

Ketika komunikasi antarkementerian tidak berjalan selaras, masyarakat berisiko menerima informasi yang tidak utuh atau berbeda-beda. Sebaliknya, pembagian peran yang jelas dapat membantu memastikan setiap persoalan dijelaskan oleh pejabat yang bertanggung jawab, sekaligus mengurangi ketergantungan pada Presiden untuk menangani seluruh polemik.

Sorotan Hafizhul tersebut pada akhirnya menempatkan efektivitas komunikasi kabinet sebagai salah satu aspek penting dalam evaluasi pemerintahan. Tantangannya bukan hanya memastikan Presiden menyampaikan pesan kepada masyarakat, melainkan juga mendorong para menteri tampil bertanggung jawab, memberikan penjelasan secara transparan, dan bersedia menghadapi kritik atas kebijakan di bidang masing-masing.