JAKARTA — Pemerintah mengalokasikan anggaran kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp1.504,7 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Angka tersebut turun tipis dibandingkan porsi belanja K/L dalam outlook 2026 yang mencapai Rp1.510,5 triliun.

Meski secara keseluruhan anggaran K/L mengalami penurunan, sejumlah kementerian dan lembaga justru mendapatkan kenaikan anggaran yang cukup signifikan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjadi salah satu penerima kenaikan terbesar dalam RAPBN 2027.

Anggaran Kementerian ESDM ditetapkan sebesar Rp27,37 triliun

Dalam RAPBN 2027, anggaran untuk Program Energi dan Ketenagalistrikan mencapai Rp23,05 triliun

Lonjakan anggaran tersebut membuat Kementerian ESDM menjadi salah satu kementerian yang memperoleh tambahan anggaran paling besar dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan itu menunjukkan besarnya perhatian pemerintah terhadap sektor energi dan kelistrikan dalam rancangan kebijakan fiskal 2027.

Di bawah Kementerian ESDM, Mahkamah Agung (MA)Rp19,34 triliun

Kenaikan anggaran MA menjadi bagian dari peningkatan alokasi pada sektor peradilan. Tambahan anggaran tersebut akan menjadi salah satu komponen penting dalam mendukung pelaksanaan fungsi kelembagaan dan kebutuhan operasional peradilan pada tahun anggaran 2027.

Sementara itu, Kementerian PerhubunganRp32,93 triliun

Peningkatan anggaran Kementerian Perhubungan terutama dipengaruhi oleh kenaikan alokasi untuk program infrastruktur konektivitas

Konektivitas menjadi salah satu sektor strategis karena berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta aktivitas ekonomi antarwilayah. Peningkatan anggaran pada sektor ini menunjukkan upaya pemerintah untuk mempertahankan pembangunan dan penguatan infrastruktur transportasi.

Secara keseluruhan, struktur RAPBN 2027 menunjukkan bahwa meskipun total anggaran kementerian/lembaga sedikit lebih rendah dibandingkan outlook 2026, pemerintah tetap memberikan ruang fiskal lebih besar bagi sejumlah sektor yang dinilai memiliki prioritas strategis.

Kenaikan paling mencolok terjadi pada sektor energi dan ketenagalistrikan. Sementara itu, peningkatan anggaran Mahkamah Agung dan Kementerian Perhubungan memperlihatkan adanya penyesuaian prioritas pada sektor peradilan dan pembangunan konektivitas.

Dengan demikian, perubahan anggaran K/L dalam RAPBN 2027 tidak hanya mencerminkan naik atau turunnya belanja pemerintah, tetapi juga menggambarkan pergeseran fokus kebijakan. Energi, ketenagalistrikan, konektivitas, serta penguatan fungsi peradilan menjadi sejumlah bidang yang memperoleh tambahan alokasi di tengah total belanja K/L yang relatif terbatas.