MANGGARAI TIMUR — Camat Lamba Leda Utara, Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Agustinus Supratman, menjadi perhatian setelah video perdebatan dirinya dengan petugas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait distribusi bantuan gempa beredar di media sosial. Peristiwa tersebut terjadi di Posko Logistik Damer pada Jumat (21/8/2026), ketika pemerintah kecamatan tengah menangani kebutuhan warga terdampak bencana.

Perdebatan tersebut berlangsung di tengah proses distribusi logistik untuk masyarakat yang terdampak gempa. Wilayah Lamba Leda Utara sendiri mencakup 11 desa dengan jumlah penduduk yang membutuhkan penanganan mencapai sekitar 21 ribu orang.

Dalam situasi tersebut, Agustinus mempertanyakan jumlah bantuan yang tersedia di posko. Menurutnya, logistik yang berada di lokasi belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat yang harus dilayani oleh pemerintah kecamatan.

Persoalan jumlah bantuan menjadi perhatian karena distribusi logistik dalam kondisi tanggap darurat harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah. Pemerintah daerah membutuhkan kepastian mengenai jumlah barang yang tersedia agar pembagian bantuan dapat dilakukan secara terukur dan tepat sasaran.

Agustinus juga mempersoalkan pencatatan administrasi bantuan. Ia meminta agar jumlah logistik yang tercantum dalam dokumen penyerahan sesuai dengan barang yang benar-benar diterima di lapangan sebelum berita acara penyerahan ditandatangani.

Menurutnya, kesesuaian antara catatan administrasi dan jumlah barang secara fisik penting untuk memastikan proses distribusi berjalan transparan. Hal tersebut juga diperlukan agar tidak terjadi perbedaan data ketika bantuan selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat.

Pembahasan mengenai jumlah dan pencatatan bantuan tersebut kemudian berkembang menjadi perdebatan antara Agustinus dan petugas BNPB yang berada di lokasi. Potongan video perdebatan yang beredar di media sosial pun menarik perhatian publik dan memunculkan berbagai tanggapan.

Namun, Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur menyebut kejadian tersebut sebagai persoalan komunikasi dan koordinasi dalam situasi tanggap darurat, bukan konflik antarlembaga. Kondisi di lapangan yang membutuhkan respons cepat membuat koordinasi mengenai kebutuhan dan distribusi bantuan menjadi sangat penting.

Pemerintah kecamatan sendiri harus memastikan bantuan yang diterima dapat segera disalurkan kepada masyarakat di sejumlah desa terdampak. Dengan cakupan wilayah yang luas dan jumlah warga yang cukup besar, kebutuhan logistik dapat berubah mengikuti kondisi di lapangan.

Di sisi lain, BNPB terus melakukan distribusi bantuan ke berbagai wilayah yang terdampak gempa di Flores. Karena itu, jumlah total bantuan yang telah dikirim ke wilayah terdampak tidak dapat secara langsung disamakan dengan jumlah logistik yang sudah diterima oleh satu kecamatan pada waktu tertentu.

Distribusi bantuan dalam situasi bencana dilakukan secara bertahap dan melalui sejumlah titik logistik sebelum mencapai masyarakat penerima. Proses tersebut membuat waktu dan jumlah bantuan yang diterima setiap wilayah dapat berbeda, tergantung kebutuhan, akses, serta kondisi distribusi di lapangan.

Perbedaan antara jumlah bantuan yang telah dikirim secara keseluruhan dan jumlah yang tersedia di satu posko pada waktu tertentu menjadi salah satu hal yang perlu dipahami dalam melihat persoalan tersebut. Karena itu, data distribusi harus terus diperbarui dan dikomunikasikan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta petugas di lapangan.

Dalam kondisi tanggap darurat, transparansi administrasi juga menjadi bagian penting dari pengelolaan bantuan. Pencatatan yang akurat membantu memastikan barang yang dikirim, diterima, dan disalurkan dapat dipantau dengan jelas.

Pada akhirnya, peristiwa di Posko Logistik Damer memperlihatkan pentingnya komunikasi yang solid dalam penanganan bencana. Ketika kebutuhan masyarakat sangat besar dan waktu menjadi faktor penting, perbedaan informasi mengenai jumlah bantuan dapat dengan mudah memicu kesalahpahaman apabila tidak segera diklarifikasi.

Perdebatan antara Camat Lamba Leda Utara dan petugas BNPB tersebut kini menjadi sorotan publik setelah videonya beredar. Namun, persoalan utamanya berkaitan dengan kebutuhan logistik, kesesuaian data administrasi, dan koordinasi distribusi bantuan. Pemerintah daerah menegaskan kejadian itu bukan konflik antarlembaga, sementara BNPB tetap melanjutkan distribusi bantuan ke berbagai wilayah terdampak gempa di Flores.