JAKARTA — Perbedaan angka anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) dalam dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 menjadi sorotan DPR. Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Harris Turino menemukan adanya perbedaan antara angka yang disebut Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya dengan nominal yang tercantum dalam lampiran Buku Nota Keuangan RAPBN 2027.

Dalam narasi pidato Presiden Prabowo saat menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN 2027, anggaran BGN disebut dipatok sebesar Rp240 triliun

Namun, Harris menyoroti adanya angka berbeda dalam lampiran Buku Nota Keuangan RAPBN 2027. Dalam dokumen tersebut, nilai anggaran BGN disebut mencapai Rp480 triliun

Perbedaan tersebut dinilai perlu segera diklarifikasi mengingat anggaran BGN berkaitan dengan salah satu program prioritas pemerintah, yakni MBG. Harris menilai data mengenai alokasi anggaran seharusnya disajikan secara konsisten agar tidak menimbulkan kebingungan dalam pembahasan APBN.

“Komisi XI DPR RI tentu akan melakukan pendalaman mengenai hal ini di dalam rapat kerja kami dengan Kementerian Keuangan dengan otoritas moneter Bank Indonesia dan juga Bappenas agar tentu APBN 2027 adalah APBN yang benar dan APBN yang dirasakan manfaatnya untuk seluruh rakyat Indonesia,” ujar Harris dalam unggahan video, dikutip Kamis (20/8/2026).

Harris mengatakan Komisi XI DPR akan meminta penjelasan pemerintah untuk memastikan sumber perbedaan angka tersebut. Pendalaman akan dilakukan dalam pembahasan bersama Kementerian Keuangan dan sejumlah lembaga terkait.

Menurutnya, ketepatan angka menjadi bagian penting dalam proses penyusunan APBN. Selain menentukan besaran belanja negara, data tersebut menjadi dasar bagi DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembahasan anggaran bersama pemerintah.

Menanggapi sorotan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa angka anggaran BGN yang benar untuk 2027 adalah Rp240 triliun

“Yang benar Rp240 triliun,” kata Purbaya ketika dikonfirmasi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Meski telah menegaskan nominal yang benar, Purbaya belum menjelaskan secara rinci mengapa angka Rp480 triliun tercantum dalam lampiran dokumen RAPBN 2027. Ia mengatakan akan memeriksa lebih lanjut sumber munculnya perbedaan tersebut.

“Mungkin ada salah ketik di mana, nanti saya cek, tapi angkanya yang betul Rp240 triliun,” jelas Purbaya.

Klarifikasi pemerintah ini membuat angka Rp240 triliun menjadi pagu yang ditegaskan sebagai alokasi BGN dalam RAPBN 2027. Sementara angka Rp480 triliun yang muncul dalam dokumen masih menunggu penjelasan lebih lanjut mengenai asal dan konteks penulisannya.

Perbedaan angka tersebut menjadi perhatian karena Program MBG memiliki skala anggaran yang besar dan cakupan penerima manfaat yang luas. Kejelasan mengenai pagu anggaran diperlukan agar perencanaan program, pelaksanaan di lapangan, serta pengawasan penggunaan anggaran dapat dilakukan secara tepat.

Di sisi lain, proses pembahasan RAPBN 2027 antara pemerintah dan DPR masih berlangsung. Karena itu, angka anggaran dalam rancangan tersebut tetap menjadi bagian dari proses pembahasan dan dapat mengalami penyesuaian sesuai mekanisme penyusunan APBN.

Untuk sementara, pemerintah melalui Menteri Keuangan menegaskan bahwa anggaran BGN dalam RAPBN 2027 adalah Rp240 triliun. Sementara perbedaan dengan angka Rp480 triliun yang tercantum dalam lampiran Nota Keuangan masih akan ditelusuri Kementerian Keuangan agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam pembahasan anggaran negara.