Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang baru dilantik, Letjen TNI Kristomei Sianturi, menegaskan komitmennya untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Ia menargetkan penyelesaian kebakaran dilakukan sesegera mungkin, sekaligus mendorong perubahan pola respons terhadap bencana agar lebih cepat dan terkoordinasi.

Pernyataan tersebut disampaikan Kristomei seusai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026). Ketika ditanya mengenai target penyelesaian karhutla, ia menjawab singkat, “Targetnya as soon as possible.”

Pernyataan itu mencerminkan urgensi penanganan karhutla yang dapat menimbulkan dampak luas, mulai dari kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan akibat asap, hingga terganggunya aktivitas masyarakat dan transportasi. Karena itu, kecepatan mendeteksi titik api, mengerahkan personel, dan melakukan pemadaman menjadi faktor penting untuk mencegah kebakaran meluas.

Kristomei juga menekankan perlunya mempercepat respons penanggulangan bencana secara keseluruhan. Ia menginginkan penanganan di lapangan dapat dilakukan dalam hitungan menit, bukan lagi menunggu hingga berjam-jam.

Menurut Kristomei, setelah resmi menjabat, langkah awal yang akan dilakukan adalah menyinergikan lembaga-lembaga yang terlibat dalam penanganan bencana. Koordinasi tersebut diperlukan agar informasi mengenai kejadian bencana dapat segera ditindaklanjuti, sementara pengerahan personel, peralatan, dan bantuan dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lokasi terdampak.

Upaya mempercepat respons bencana membutuhkan kerja sama berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta instansi teknis yang memiliki kewenangan dalam penanganan keadaan darurat. Koordinasi yang baik dapat membantu mengurangi hambatan komunikasi dan mempercepat pengambilan keputusan ketika bencana terjadi.

Dalam penanganan karhutla, kecepatan respons menjadi sangat penting karena api dapat menyebar dengan cepat, terutama ketika kondisi cuaca kering dan angin mendukung perluasan kebakaran. Pada lahan gambut, proses pemadaman juga dapat lebih rumit karena api berpotensi merambat di bawah permukaan tanah dan kembali muncul meskipun bagian atasnya terlihat telah padam.

Selain pemadaman, pencegahan dan pemantauan berkelanjutan tetap diperlukan untuk mengurangi risiko kebakaran berulang. Deteksi dini, pengawasan wilayah rawan, serta koordinasi petugas di lapangan menjadi bagian penting dari upaya menekan dampak karhutla.

Kristomei menggantikan Letjen TNI Suharyanto sebagai Kepala BNPB. Pergantian kepemimpinan tersebut berlangsung ketika penanganan bencana, termasuk karhutla, membutuhkan kesiapan personel dan koordinasi lintas lembaga yang kuat.

Target respons dalam hitungan menit yang disampaikan Kristomei menjadi salah satu arah yang ingin didorongnya dalam memimpin BNPB. Namun, penerapannya akan bergantung pada kesiapan sistem peringatan dini, kecepatan penyampaian informasi, ketersediaan sumber daya, serta kemampuan setiap instansi untuk bergerak secara terpadu.

Dengan kepemimpinan baru, masyarakat menantikan langkah konkret BNPB untuk mempercepat penanganan karhutla dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai ancaman bencana. Keberhasilan upaya tersebut nantinya akan terlihat dari efektivitas koordinasi di lapangan, kecepatan tindakan, serta kemampuan mengurangi dampak bencana bagi masyarakat dan lingkungan.