Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menegaskan kesiapan TNI AD untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di kawasan gambut yang membutuhkan penanganan intensif. Pengerahan personel akan dilakukan sesuai kemampuan TNI AD guna mendukung percepatan pemadaman dan mengurangi dampak kebakaran.

Tandyo menyatakan TNI AD siap memberikan dukungan untuk membantu pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla di lapangan. “Akan mengerahkan semampunya TNI Angkatan Darat untuk mempercepat pemadaman ini,” ujarnya.

Keterlibatan personel TNI AD diharapkan dapat memperkuat upaya penanggulangan kebakaran, khususnya di wilayah gambut. Kebakaran pada lahan gambut memiliki tantangan tersendiri karena api dapat menjalar hingga ke lapisan bawah permukaan tanah, sehingga proses pemadaman membutuhkan penanganan yang tepat dan pemantauan berkelanjutan.

Selain membantu pemadaman, koordinasi antara TNI, pemerintah daerah, petugas pemadam kebakaran, dan instansi terkait menjadi faktor penting dalam penanganan karhutla. Kerja sama tersebut diperlukan agar pengerahan personel dan peralatan dapat disesuaikan dengan kondisi di lokasi serta kebutuhan penanganan darurat.

Dalam kesempatan yang sama, Tandyo juga menyoroti Papua sebagai salah satu wilayah prioritas dalam program Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, perhatian pemerintah terhadap Papua mencakup aspek kesejahteraan masyarakat sekaligus keamanan.

“Salah satu yang menjadi prioritas untuk penyelesaian dari programnya Bapak Presiden adalah Papua,” kata Tandyo.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pembangunan Papua tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan, tetapi juga membutuhkan situasi keamanan yang mendukung kehidupan masyarakat dan pelaksanaan program pemerintah. Kedua aspek itu menjadi tantangan yang perlu ditangani melalui koordinasi berbagai pihak sesuai kewenangannya.

Tandyo turut menyinggung perkembangan situasi keamanan di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya. Ia menyebut adanya pihak-pihak yang turun serta sejumlah orang yang telah ditangkap dalam perkembangan penanganan keamanan di wilayah tersebut. Namun, ia tidak merinci identitas pihak yang dimaksud, jumlah orang yang ditangkap, maupun detail proses penindakannya dalam keterangan yang disampaikan.

KSAD berharap perkembangan tersebut dapat mendorong kelompok yang masih melakukan gangguan keamanan untuk kembali bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Harapan itu disampaikan di tengah upaya menjaga stabilitas keamanan di Papua agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lebih aman.

Penanganan persoalan keamanan di Papua juga berkaitan dengan upaya pemerintah memperluas pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi keamanan yang kondusif dapat mendukung pelayanan publik serta pelaksanaan program pembangunan, sementara pendekatan yang sesuai dengan situasi setempat tetap diperlukan untuk menangani persoalan yang terjadi.

Melalui kesiapan membantu penanganan karhutla dan perhatian terhadap perkembangan situasi di Papua, TNI AD menegaskan perannya dalam mendukung tugas pemerintah di bidang penanggulangan bencana dan keamanan. Pelaksanaan langkah-langkah tersebut tetap membutuhkan koordinasi antarlembaga agar penanganan di lapangan berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.