Sudah Ada yang Gratis, Mengapa BGN Bangun Lagi yang Berbayar? Anggaran Aplikasi MBG Jadi Sorotan di Tengah Dugaan Korupsi

JAKARTA – Dugaan korupsi yang menyeret program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya membuka pembahasan mengenai tata kelola anggaran, tetapi juga memunculkan sorotan terhadap proyek digitalisasi yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN). Salah satu yang menjadi perhatian adalah pengembangan aplikasi pengawasan dan penilaian menu MBG yang disebut memiliki nilai anggaran sangat besar.

Perhatian publik mengarah pada fungsi aplikasi yang pada dasarnya digunakan untuk menghimpun penilaian penerima manfaat dan pelaporan kualitas makanan. Di tengah berkembangnya berbagai platform digital yang telah tersedia secara gratis maupun berbiaya rendah, penggunaan anggaran besar untuk aplikasi dengan fungsi serupa menjadi bahan diskusi yang terus berkembang.

Mengutip Tempo, polemik muncul karena fungsi utama aplikasi Reviu Menu MBG berkaitan dengan pengisian penilaian dan pelaporan kualitas makanan yang diterima peserta program. Besarnya nilai anggaran yang dikaitkan dengan sistem tersebut kemudian memunculkan pembahasan mengenai efektivitas penggunaan dana negara dalam proyek teknologi informasi.

Tempo melaporkan bahwa perhatian publik tidak hanya tertuju pada besarnya anggaran, tetapi juga pada transparansi penggunaan dana, efektivitas sistem yang dibangun, serta mekanisme pengawasan yang diterapkan melalui aplikasi tersebut. Hingga kini, kebutuhan penjelasan yang lebih rinci mengenai komponen biaya pengembangan sistem masih menjadi bagian dari pembahasan yang terus bergulir.

Sorotan semakin kuat karena BGN sebelumnya telah memiliki sejumlah instrumen pengawasan digital yang juga digunakan untuk mendukung pelaksanaan program MBG.

Mengutip Kompas.com, BGN bersama Kejaksaan Agung telah meluncurkan sistem “Jaga Dapur MBG” sebagai bagian dari penguatan pengawasan program Makan Bergizi Gratis. Sistem tersebut diperkenalkan dalam kegiatan pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Tuban dan Bojonegoro.

Kehadiran sistem tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan berbasis digital sebenarnya telah mulai diterapkan dalam program MBG. Tidak lama setelah itu, BGN kembali memperkenalkan aplikasi lain dengan fungsi yang juga berkaitan dengan pengawasan kualitas program.

Masih berdasarkan laporan Kompas.com, Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya meluncurkan aplikasi Reviu Menu MBG yang ditujukan untuk memantau kualitas makanan yang diterima masyarakat. Menurut Sony, aplikasi tersebut dikembangkan agar penerima manfaat dapat ikut terlibat dalam pengawasan kualitas makanan sehingga seluruh pihak yang terlibat dalam distribusi semakin memperhatikan mutu layanan.

Peluncuran dua sistem tersebut kemudian memunculkan pembahasan mengenai efisiensi penggunaan anggaran teknologi informasi dalam program MBG. Di satu sisi, digitalisasi memang diperlukan untuk menjangkau jutaan penerima manfaat yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun di sisi lain, muncul perhatian mengenai sejauh mana pembangunan sistem baru benar-benar membutuhkan investasi yang sangat besar apabila fungsi dasarnya berupa pengumpulan data, penilaian pengguna, dan pelaporan lapangan.

Pembahasan ini menjadi semakin relevan di tengah mencuatnya dugaan korupsi yang menyeret nama Kepala BGN, Dadan Hindayana. Sorotan publik tidak lagi hanya tertuju pada dugaan penyimpangan anggaran secara umum, tetapi juga pada rincian proyek-proyek pendukung yang dibiayai negara dalam pelaksanaan program MBG.

Dalam konteks tata kelola anggaran publik, proyek digital bukan hanya dinilai dari kemampuan teknologinya, melainkan juga dari efisiensi biaya, transparansi pengadaan, serta manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat. Karena itu, rincian penggunaan anggaran teknologi informasi dalam program MBG kini menjadi bagian penting dari tuntutan akuntabilitas yang berkembang di tengah penyelidikan dugaan korupsi.

Semakin besar nilai anggaran yang digunakan, semakin besar pula kebutuhan akan keterbukaan informasi kepada publik. Di tengah berbagai sistem digital yang telah tersedia dan dapat digunakan untuk fungsi serupa, perdebatan mengenai kebutuhan pembangunan aplikasi baru dengan biaya fantastis diperkirakan akan terus menjadi salah satu fokus utama dalam pembahasan kasus yang melibatkan BGN.