Syahganda: Prabowo Punya Ruang Rekrut Tokoh di Luar Partai, yang Penting Kapasitas dan Gagasan

Pengamat politik Syahganda Nainggolan menilai Presiden Prabowo Subianto memiliki ruang untuk merekrut tokoh dari luar partai politik ke dalam pemerintahan. Menurut dia, latar belakang politik seseorang tidak semestinya menjadi satu-satunya pertimbangan dalam menentukan siapa yang dapat membantu pemerintah menjalankan agenda pembangunan.

Syahganda berpandangan, kapasitas, pengalaman, serta kesamaan gagasan dengan arah pemerintahan dapat menjadi pertimbangan dalam memilih figur untuk menduduki posisi strategis. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah dinilai dapat menghimpun sumber daya manusia dari berbagai latar belakang, baik politik maupun profesional.

“Yang paling penting kan bangsa ini butuh orang-orang terbaik,” ujar Syahganda dalam sebuah wawancara yang membahas dinamika pemerintahan Prabowo dan kemungkinan keterlibatan tokoh dari luar lingkaran partai.

Menurut Syahganda, keterlibatan tokoh nonpartai bukan sesuatu yang bertentangan dengan kebutuhan pemerintahan. Ia menilai seseorang dapat diberi ruang untuk membantu pemerintah selama memiliki kapasitas yang relevan dan gagasan yang dapat mendukung pekerjaan pemerintahan.

Dalam pandangannya, politik tidak selalu harus menggunakan pendekatan yang menempatkan kelompok tertentu sebagai satu-satunya pihak yang memperoleh ruang dalam pemerintahan. Figur dengan pengalaman dan kemampuan tertentu, menurut dia, tetap dapat dipertimbangkan meskipun tidak berasal dari partai politik.

Syahganda kemudian mencontohkan sejumlah nama yang menurutnya memiliki pengalaman dan kapasitas untuk membantu pemerintahan. Ia menyebut Anies Baswedan dan Mahfud MD sebagai dua tokoh yang dapat saja dipertimbangkan apabila pemerintah membutuhkan pengalaman dan keahlian mereka.

“Kalau Anies punya kapasitas dan memiliki gagasan yang dapat membantu pemerintahan, mengapa tidak?” kata Syahganda. Ia juga menyebut pengalaman Mahfud di bidang pemerintahan dan hukum sebagai salah satu modal yang dapat dipertimbangkan.

Selain Anies dan Mahfud, Syahganda menyinggung pengalaman pemerintahan tokoh lain sebagai contoh bahwa kapasitas seseorang dapat menjadi pertimbangan terlepas dari latar belakang politiknya. Namun, penyebutan nama-nama tersebut merupakan pandangan Syahganda dalam konteks diskusi, bukan pengumuman mengenai rencana pengangkatan mereka oleh pemerintah.

Ia juga menyoroti sosok Jumhur Hidayat. Jumhur saat ini telah berada di dalam pemerintahan setelah Presiden Prabowo melantiknya sebagai Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup pada 27 April 2026. Pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 51/P Tahun 2026.

Masuknya Jumhur menjadi salah satu contoh figur yang memiliki latar belakang di luar struktur partai politik yang kemudian memperoleh posisi dalam Kabinet Merah Putih. Sebelum menjabat menteri, Jumhur dikenal memiliki rekam jejak dalam gerakan buruh dan pernah memimpin Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Ia juga menjabat sebagai Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

Bagi Syahganda, komposisi pemerintahan yang melibatkan orang-orang dari berbagai latar belakang dapat memperluas pilihan Presiden dalam mencari sumber daya manusia untuk menjalankan pemerintahan. Menurut dia, kebutuhan terhadap tenaga yang memiliki kompetensi tertentu tidak selalu dapat dipenuhi hanya dari kader partai politik.

Pandangan mengenai keterlibatan kalangan nonpartai juga sebelumnya muncul dalam pembahasan mengenai reshuffle kabinet. Pada April 2026, pemerintah melakukan sejumlah perubahan komposisi Kabinet Merah Putih, termasuk mengangkat Jumhur sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Sejumlah pengamat saat itu melihat masuknya tokoh nonpartai sebagai bagian dari dinamika politik dan pemerintahan, meskipun interpretasi mengenai alasan di balik setiap pengangkatan dapat berbeda.

Wacana mengenai perekrutan profesional atau tokoh nonpartai juga pernah mendapat respons dari Istana. Pada Agustus 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah menerima masukan agar Presiden tidak hanya mempertimbangkan kader partai apabila melakukan perombakan kabinet. Namun, ketika itu Istana menyatakan belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai usulan tersebut.

Dalam konteks tersebut, pernyataan Syahganda kembali membuka perbincangan mengenai kriteria figur yang dapat diberi ruang dalam pemerintahan. Ia menekankan bahwa pengalaman, kapasitas, serta gagasan dapat menjadi pertimbangan penting apabila Presiden ingin memperluas sumber daya manusia di pemerintahan.

Namun, masuk atau tidaknya seseorang ke dalam kabinet maupun posisi pemerintahan tetap merupakan keputusan Presiden sesuai kewenangan konstitusional dan mekanisme pemerintahan yang berlaku. Sampai saat ini, penyebutan nama Anies Baswedan dan Mahfud MD oleh Syahganda tidak dapat disamakan dengan adanya keputusan atau kepastian bahwa keduanya akan masuk pemerintahan.

Bagi Syahganda, inti persoalannya adalah bagaimana pemerintah dapat menghimpun orang-orang yang dinilai mampu memberikan kontribusi bagi kepentingan nasional. Keragaman latar belakang, menurut dia, dapat menjadi salah satu sumber pilihan dalam membangun tim pemerintahan.

Pandangan tersebut menempatkan kapasitas dan gagasan sebagai dua faktor yang menurut Syahganda perlu mendapat perhatian dalam perekrutan pejabat pemerintahan. Dengan demikian, peluang keterlibatan tokoh dari luar partai tetap menjadi bagian dari dinamika politik pemerintahan Prabowo, sementara keputusan mengenai siapa yang akan diberi jabatan tetap berada pada Presiden dan proses resmi pemerintahan.