KUBU RAYA — Presiden Prabowo Subianto tiba di Pangkalan TNI AU Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Sabtu (22/8/2026). Setibanya di Kalimantan Barat, Prabowo langsung menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri, pimpinan lembaga, serta jajaran pemerintah daerah untuk membahas kondisi terkini kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.

Kedatangan Prabowo dilakukan di tengah masih berlangsungnya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kalimantan. Rapat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mendapatkan gambaran langsung mengenai kondisi di lapangan sekaligus mengevaluasi langkah penanganan yang telah dilakukan.

Dalam rapat tersebut, Prabowo menegaskan bahwa kunjungannya ke Kalimantan Barat bukan sekadar untuk menerima laporan dari pemerintah pusat. Ia ingin melihat secara langsung kondisi yang terjadi di lapangan dan mendapatkan informasi mengenai situasi terkini dari pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla.

“Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi,” ujar Prabowo.

Presiden kemudian meminta jajaran terkait menyampaikan laporan mengenai perkembangan karhutla. Informasi tersebut diperlukan untuk menentukan langkah penanganan yang tepat, termasuk koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta unsur TNI dan Polri.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan rapat tersebut dihadiri sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga dari pemerintah pusat. Selain itu, jajaran pemerintah daerah serta sejumlah unsur terkait penanganan bencana juga turut hadir.

“Pada hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026, telah hadir 8 pimpinan kementerian/lembaga dari pusat, kemudian 10 pimpinan pemerintah daerah, gubernur, kapolda, pangdam, Basarnas, BMKG, BNPB dari daerah, di Posko Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan. Saat ini kita berada di Pontianak, Kalimantan Barat,” kata Teddy.

Kehadiran banyak unsur dalam rapat tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla membutuhkan koordinasi lintas sektor. Kebakaran hutan dan lahan tidak hanya berkaitan dengan pemadaman api, tetapi juga menyangkut kondisi cuaca, kesehatan masyarakat, lingkungan, keselamatan warga, hingga potensi gangguan terhadap aktivitas ekonomi dan transportasi.

BMKG memiliki peran penting dalam memberikan informasi mengenai kondisi cuaca dan potensi perkembangan kebakaran. Sementara itu, BNPB, BPBD, TNI, Polri, Basarnas, serta pemerintah daerah memiliki peran masing-masing dalam penanganan keadaan darurat di lapangan.

Pemerintah juga perlu memastikan langkah pemadaman dan pencegahan berjalan secara bersamaan. Selain menangani titik api yang sudah muncul, pengawasan terhadap wilayah rawan kebakaran diperlukan untuk mencegah api meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar.

Kunjungan langsung Presiden ke Kalimantan Barat juga menjadi momentum untuk mengevaluasi efektivitas penanganan yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan melihat kondisi di lapangan dan menerima laporan dari berbagai pihak, pemerintah dapat menyesuaikan strategi berdasarkan perkembangan terbaru.

Karhutla juga memiliki dampak yang luas terhadap masyarakat. Asap yang dihasilkan dari kebakaran dapat menurunkan kualitas udara dan mengganggu aktivitas warga, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta masyarakat yang memiliki aktivitas di luar ruangan.

Karena itu, penanganan karhutla tidak berhenti pada upaya memadamkan api. Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan, informasi yang memadai, serta dukungan apabila kualitas udara dan kondisi lingkungan semakin memburuk.

Dengan datang langsung ke Kalimantan Barat dan menggelar rapat bersama jajaran terkait, Prabowo menempatkan penanganan karhutla sebagai persoalan yang membutuhkan respons cepat dan terkoordinasi. Pemerintah kini dihadapkan pada tantangan untuk memastikan seluruh unsur yang terlibat bergerak efektif, sekaligus menekan dampak kebakaran terhadap lingkungan dan masyarakat di Kalimantan.