JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap cerita di balik perubahan status Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi Kementerian Investasi. Menurut Bahlil, pengalaman saat memimpin BKPM menjadi salah satu alasan yang membuatnya berpikir lembaga tersebut perlu diperkuat menjadi kementerian.

Bahlil mengatakan, ketika masih menjabat sebagai Kepala BKPM, dirinya pernah mendapat tugas dari Presiden Joko Widodo untuk melakukan negosiasi dengan sejumlah negara terkait pengembangan ekosistem baterai dan kendaraan listrik di Indonesia.

Negosiasi tersebut melibatkan China, Jepang, dan Korea. Nilai investasi yang dibahas dalam proses tersebut disebut mencapai sekitar US$8,6 miliar

Menurut Bahlil, pengalaman tersebut memberinya gambaran mengenai posisi dan kewenangan Kepala BKPM ketika berhadapan dengan mitra investasi internasional. Meskipun Kepala BKPM memiliki kedudukan setingkat menteri, status kelembagaannya saat itu berbeda dengan kementerian.

Kondisi tersebut, kata Bahlil, menjadi salah satu pertimbangan dalam pemikirannya mengenai perlunya peningkatan kelembagaan BKPM. Ia menilai perubahan menjadi Kementerian Investasi dan Hilirisasi dapat memberikan posisi kelembagaan yang lebih kuat dalam menjalankan mandat pemerintah di bidang investasi.

Penguatan tersebut dinilai penting karena investasi yang masuk ke Indonesia tidak hanya berkaitan dengan penanaman modal, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan agenda industrialisasi dan hilirisasi. Terlebih, pemerintah mendorong pengembangan industri bernilai tambah, termasuk sektor kendaraan listrik dan ekosistem baterai.

Bahlil melihat proses negosiasi investasi bernilai besar membutuhkan dukungan kelembagaan yang memadai. Pemerintah harus mampu berkomunikasi dengan calon investor sekaligus memastikan kepentingan nasional tetap menjadi bagian dari setiap kesepakatan investasi.

Pengalaman menangani negosiasi dengan negara-negara mitra tersebut menjadi bagian dari perjalanan Bahlil ketika memimpin BKPM. Dari pengalaman itu, ia kemudian melihat adanya kebutuhan untuk memperkuat posisi lembaga yang bertanggung jawab terhadap urusan investasi.

Perubahan kelembagaan tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari strategi pemerintah untuk menarik investasi sekaligus mengarahkan modal yang masuk ke sektor-sektor prioritas. Investasi diharapkan tidak hanya menghasilkan aliran modal, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kapasitas industri nasional, serta memperkuat rantai pasok di dalam negeri.

Sektor baterai dan kendaraan listrik menjadi salah satu contoh bagaimana investasi dikaitkan dengan agenda hilirisasi. Indonesia berupaya memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki untuk membangun industri pengolahan dan manufaktur dengan nilai tambah lebih tinggi.

Dalam konteks itulah, pengalaman Bahlil saat melakukan negosiasi investasi senilai miliaran dolar dengan mitra dari China, Jepang, dan Korea menjadi salah satu cerita yang ia gunakan untuk menjelaskan pentingnya penguatan kelembagaan investasi.

Bahlil menilai posisi lembaga investasi yang kuat dapat membantu pemerintah bergerak lebih efektif dalam menghadapi persaingan mendapatkan investasi global. Apalagi, negara-negara lain juga berlomba menawarkan berbagai insentif dan kemudahan untuk menarik perusahaan besar masuk ke wilayah mereka.

Bagi Bahlil, pengalaman saat memimpin BKPM menunjukkan bahwa urusan investasi memiliki dimensi strategis yang membutuhkan dukungan kelembagaan kuat. Dari pengalaman tersebut, ia melihat perubahan BKPM menjadi Kementerian Investasi dan Hilirisasi sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi pemerintah dalam menarik investasi sekaligus mendorong pembangunan industri nasional.